Kasongan, 10 November 2026 - Pemerintah Kabupaten Katingan terus berkomitmen memantapkan reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan publik melalui penataan tata kelola operasional pemerintah daerah. Bertempat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Bagian Organisasi telah merampungkan pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Tahun 2025.

Penyusunan dan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, serta merujuk pada standar nasional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 35 Tahun 2012. Berdasarkan hasil pemetaan Bagian Organisasi, terdapat sebanyak 97 dokumen SOP-AP yang telah dievaluasi dari 10 Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan:

  • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: 24 SOP-AP (mencakup prosedur LPSE, jaringan data center, hingga pemeliharaan sistem SPSE).
  • Bagian Organisasi: 19 SOP-AP (mencakup Anjab/ABK, evaluasi kelembagaan, reformasi birokrasi, SKM, hingga PEKPPP).
  • Bagian Perpustakaan dan Arsip: 16 SOP-AP (mencakup pengelolaan arsip aktif dan pemberkasan).
  • Bagian Umum: 11 SOP-AP (mencakup tata usaha pimpinan, pinjam pakai aset, dan verifikasi keuangan).
  • Bagian Hukum: 6 SOP-AP.
  • Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam: 6 SOP-AP.
  • Bagian Kesejahteraan Rakyat: 5 SOP-AP (mencakup perencanaan hibah dan bantuan sosial).
  • Bagian Administrasi Pembangunan: 5 SOP-AP (mencakup penyusunan RKT, RKA, Renja, Renstra, dan DPA SKPD).
  • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan: 3 SOP-AP (mencakup fasilitasi agenda pimpinan dan penyusunan naskah).
  • Bagian Pemerintahan: 2 SOP-AP.

Pelaksanaan evaluasi menyeluruh ini diharapkan mampu mengikis tumpang tindih kewenangan serta mempercepat rantai birokrasi di internal Sekretariat Daerah. Dengan adanya panduan baku yang jelas, setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk bekerja secara terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dinas maupun masyarakat. Penataan ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan tentang S.O.P. Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Katingan file PDF diakses di tautan dibawah ini:


https://drive.google.com/file/d/1CgbRWm_X1zUUkQ94UEFYoqlt4dMhijqL/view?usp=sharing


Penulis: Dwi Agustina Jayanti (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan)