Tumbang Banjang, 2 Juli 2026 - Rangkaian kegiatan kunjungan kerja dinas Pemerintah Kabupaten Katingan berlanjut pada hari kedua dengan fokus pengawasan yang tetap terarah. Seluruh mekanisme pergerakan tim teknis di lapangan tetap berjalan secara kolektif menggunakan kendaraan operasional dinas dari setiap instansi terkait. Pengawalan ketat oleh tim Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) Satpol PP Kabupaten Katingan kembali dipastikan berjalan optimal guna menjaga kedisiplinan serta kelancaran mobilisasi di sepanjang rute perjalanan dinas.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah konsisten menjalankan perannya sebagai leading sector dalam mengawal administrasi dan substansi kegiatan. Pengawasan teknis di lapangan dipimpin secara terpadu di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Asisten Dua). Manajemen lintas sektor ini dipertahankan guna memastikan akuntabilitas evaluasi performa korporasi swasta yang beroperasi di wilayah administratif Katingan berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Pada pelaksanaan hari kedua yang jatuh pada Kamis, 2 Juli 2026, Wakil Bupati Katingan berhalangan hadir secara langsung di lapangan untuk mendampingi tim Pemkab. Ketidakhadiran beliau disebabkan oleh adanya pemenuhan agenda kedinasan lain yang bersifat mendesak di luar Pulau Kalimantan. Wakil Bupati terjadwal menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Prioritas Bidang Perikanan dan Kelautan yang diselenggarakan secara terpusat oleh kementerian terkait di Jakarta.

Sehubungan dengan dispensasi dinas tersebut, pimpinan rombongan kunjungan kerja ke PT PMK didelegasikan secara resmi kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Dua). Delegasi tim teknis ini didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, jajaran diisi oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA beserta tambahan kehadiran pejabat teknis fungsional, yaitu Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, Bapak Markano.

Kegiatan monitoring dan diskusi pada hari kedua ini dipusatkan secara resmi di ruang meeting pabrik PT PMK. Secara geografis dan administratif pemerintahan, lokasi operasional pabrik tersebut berada di wilayah Desa Tumbang Banjang, Kecamatan Pulau Malan. Kehadiran tim Pemerintah Kabupaten Katingan disambut secara formal oleh Jajaran Pimpinan dan Quality Control (QC) Kantor Pusat PT PMK yang datang dari Sampit, yaitu Bapak Kusno, Bapak Edi Safan, dan Bapak Roni, dengan didampingi oleh Mill Manager, Bapak Ayyub Azhari, serta Asisten Humas, Bapak Egi.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung formal namun kondusif di ruang rapat pabrik PT PMK, tim Pemkab Katingan membahas poin utama yang selaras dengan kunjungan hari pertama. Pembahasan krusial berfokus pada tanggapan teknis dan penyelarasan kebijakan daerah atas pernyataan resmi Presiden RI serta Menteri Pertanian RI terkait standardisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat lapangan. Selain itu, agenda dilanjutkan dengan menindaklanjuti secara konkret poin-poin hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan bersama lembaga DPRD Kabupaten Katingan sebelumnya.

Poin kemitraan strategis diperluas dengan penyampaian draf proposal dukungan dari pihak korporasi untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Kabupaten Katingan demi peningkatan layanan publik. Tim Pemkab Katingan juga melakukan evaluasi mendalam terhadap realisasi capaian program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dijalankan pihak manajemen perusahaan bagi pemenuhan hak masyarakat sekitar. Selanjutnya, dibahas tata kelola niaga penyerapan TBS yang dilakukan melalui instrumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), baik dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Kelompok Tani setempat.

Keseluruhan agenda kerja pada hari kedua ini merefleksikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam motto daerah Kabupaten Katingan, yakni "Penyang Hinje Simpei". Penerapan semangat persatuan dan kesatuan dibuktikan melalui pembagian kerja yang solid di tingkat birokrasi, serta komitmen menyatukan visi ekonomi bersama pihak swasta dan kelembagaan desa seperti BUMDes. Melalui kerangka kerja yang integratif ini, Pemkab Katingan berupaya mewujudkan iklim investasi perkebunan yang inklusif, patuh hukum, serta mampu mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat daerah.